NUSANTARANOW.ID | SELAYAR - Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Selayar, Hasrullah, menegaskan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian adalah langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Menurutnya, Polri adalah pengayom masyarakat dan penegak hukum yang harus berdiri netral dan independen, bukan menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang rawan kepentingan politik. Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka jarak antara penegak hukum dan kekuasaan bisa semakin tipis.
“Rakyat membutuhkan polisi yang adil dan berani menegakkan hukum, bukan polisi yang terikat kepentingan birokrasi dan politik,” tegas Hasrullah.
Pemuda Muhammadiyah Selayar menilai bahwa persoalan utama Polri bukan pada posisi kelembagaannya, melainkan pada penguatan integritas, pelayanan yang humanis, dan keadilan hukum. Perubahan struktur tanpa perbaikan substansi justru dikhawatirkan tidak menjawab harapan masyarakat.
Sebagai organisasi kepemudaan yang berpihak pada kepentingan rakyat, Pemuda Muhammadiyah Selayar mengingatkan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan oleh institusi yang merdeka dan dipercaya publik. ( Red )
